Kamis, 18 Januari 2018
Badan Intelijen Negara,
disingkat BIN, adalah lembaga
pemerintah non kementerian Indonesia yang bertugas
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang intelijen. Kepala BIN sejak 9
September 2016 adalah Jenderal Polisi Budi Gunawan. "Badan
Intelijen Negara".
v Sejarah
Ø 1943 - 1965
Badan Intelijen Negara cikal-bakalnya ada di masa pendudukan Jepang,
tahun 1943. Pada masa itu, Jepang mendirikan versi lokal lembaga intelijen yang
terkenal dengan sebutan Sekolah Intelijen Militer Nakano. Mantan tentara Pembela
Tanah Air (PETA), Zulkifli Lubis, merupakan lulusan sekaligus
Komandan Intelijen pertama kaum republikan.
Paska kemerdekaan, Agustus 1945, Pemerintah Indonesia mendirikan badan
intelijen republik yang pertama, yang dinamakan Badan Istemewa. Kolonel
Zulkifli Lubis kembali memimpin lembaga itu bersama sekitar 40 mantan tentara
Peta yang menjadi penyelidik militer khusus. Setelah memasuki masa pelatihan
khusus intelijen di daerah Ambarawa, awal Mei 1946 sekitar 30 pemuda
lulusannya menjadi anggota Badan Rahasia Negara Indonesia (Brani). Lembaga ini
menjadi payung gerakan intelijen dengan beberapa unit ad hoc,
bahkan operasi luar negeri.
Pada bulan Juli 1946, Menteri Pertahanan (Menhan) Amir Sjarifuddin membentuk
Badan Pertahanan B yang dikepalai seorang mantan komisioner polisi. Alhasil, 30
April 1947 seluruh badan intelijen digabung di bawah Menhan, termasuk Brani
menjadi Bagian V dari Badan Pertahanan B.
Pada tahun 1949 Menteri Pertahanan Sri Sultan HB IX tidak puas dengan
Kinerja dan performa Intelijen saat itu berjalan sendiri-sendiri tidak
terkordinasi dengan baik, maka Sri Sultan HB IX membentuk Dinas Chusus (DC),
yang diharapkan mampu menghadapi tantangan ancaman negara dan bangsa kedepan,
serta mampu menjaga NKRI. Program rekruitmen DC merupakan program Intellijen
dari kader-kader Sipil Non Militer pertama di Indonesia yang dilatih oleh
Central Intelligence Agency Amerika Serikat (CIA), Para
calon-calon Itellijen dikirim ke Pulau Saipan Filipina untuk mengikuti program
pelatihan hingga beberapa angkatan yang kemudian pelatihannya diteruskan di
Indonesia, para alumni ditempatkan di berbagai operasi Klandestein yang sangat
tertutup dan mampu menembus jantung musuh seperti operasi (Trikora, Dwikora, G30.
S PKI, dll). DC dikenal dengan nama samaran Ksatria Graha yang merupakan
kader-kader Intelijen profesional terlatih, yang merupakan bagian penting yang
tak dapat dilepaskan dari sejarah intellijen Indonesia.
Pada awal tahun 1952, Kepala Staf Angkatan Perang, T.B. Simatupang,
menurunkan lembaga intelijen menjadi Badan Informasi Staf Angkatan Perang
(BISAP). Akibat persaingan di tubuh militer, sepanjang tahun 1952-1958, seluruh
angkatan dan Kepolisian memiliki badan intelijen sendiri-sendiri tanpa koordinasi
nasional. Maka pada 5 Desember 1958, Presiden Soekarno membentuk
Badan Koordinasi Intelijen (BKI) dengan Kolonel Laut Pirngadi sebagai kepala.
Selanjutnya, 10 November
1959, BKI menjadi Badan Pusat Intelijen (BPI) yang bermarkas di Jalan Madiun,
yang dikepalai oleh DR Soebandrio. Di era tahun 1960-an hingga akhir masa Orde
Lama, pengaruh Soebandrio pada BPI sangat kuat diikuti perang ideologi Komunis
dan non-Komunis di tubuh militer, termasuk intelijen.
Ø 1965 - sekarang
Setelah gonjang-ganjing tahun 1965, Soeharto mengepalai Komando
Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Berikutnya, di seluruh
daerah (Komando Daerah Militer/Kodam) dibentuk Satuan Tugas Intelijen (STI).
Kemudian pada 22 Agustus 1966, Soeharto mendirikan Komando Intelijen Negara
(KIN) dengan Brigjen Yoga Sugomo sebagai kepala yang langsung
bertanggung jawab kepadanya.
Sebagai lembaga intelijen strategis, maka BPI dilebur ke dalam KIN yang
juga memiliki Operasi Khusus (Opsus) di bawah Letkol. Ali Moertopo dengan
asisten Leonardus Benyamin (Benny) Moerdani dan Aloysius Sugiyanto. Kurang dari
setahun, 22 Mei 1967 Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk
mendesain KIN menjadi Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin). Mayjen.
Soedirgo merupakan Kepala Bakin pertama.
Pada masa Mayjen. Sutopo Juwono, Bakin memiliki Deputi II di bawah Kolonel
Nicklany Soedardjo, perwira Polisi Militer (POM) lulusan Fort Gordon, AS. Pada
awal 1965, Nicklany menciptakan unit intel PM, yaitu Detasemen Pelaksana
Intelijen (Den Pintel) POM. Secara resmi, Den Pintel POM menjadi Satuan Khusus
Intelijen (Satsus Intel), lalu pada tahun 1976 menjadi Satuan Pelaksana
(Satlak) Bakin dan di era 1980-an kelak menjadi Unit Pelaksana (UP) 01.
Mulai tahun 1970 terjadi reorganisasi Bakin dengan tambahan Deputi III pos
Opsus di bawah Brigjen. Ali Moertopo. Sebagai orang dalam Soeharto, Opsus
dipandang paling prestisius di Bakin, mulai dari urusan domestik Penentuan
Pendapat Rakyat (Pepera) Irian Barat dan kelahiran mesin
politik Golongan Karya (Golkar) sampai masalah Indocina. Pada tahun
1983, sebagai Wakil Kepala BAKIN, L.B. Moerdani memperluas kegiatan intelijen
menjadi Badan Intelijen Strategis (Bais). Selanjutnya Bakin tinggal menjadi
sebuah direktorat kontra-subversi dari Orde Baru.
Setelah mencopot L.B. Moerdani sebagai Menteri Pertahanan dan
Keamanan (Menhankam), tahun 1993 Soeharto mengurangi mandat Bais dan mengganti
nama menjadi Badan Intelijen ABRI (BIA). Tahun 2000, Presiden Abdurrahman
Wahid mengubah Bakin menjadi Badan Intelijen Negara (BIN) sampai sekarang.
Sejak 1945 s/d sekarang,
organisasi intelijen negara telah berganti nama sebanyak 6 (enam) kali :
ü BRANI (Badan Rahasia Negara
Indonesia).
ü BKI (Badan Koordinasi Intelijen).
ü BPI (Badan Pusat Intelijen).
ü KIN (Komando Intelijen
Negara).
ü BAKIN (Badan Koordinasi
Intelijen Negara).
ü BIN (Badan Intelijen Negara).
v Susunan organisasi
Susunan organisasi BIN
telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010,
menggantikan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005. Berdasarkan perpres
tersebut, susunan organisasi BIN terdiri dari:
Ø Kepala
Kepala BIN yang sekarang
menjabat adalah Jenderal Polisi Budi Gunawan
Kepala BIN mempunyai
tugas memimpin BIN dalam melaksanakan tugas dan fungsi BIN. Kepala BIN
diberikan hak keuangan, administrasi dan fasilitas lainnya setingkat dengan
Menteri.
Ø Wakil Kepala
Wakil Kepala BIN yang
sekarang menjabat adalah Letjen TNI (Purn) Teddy Lhaksmana yang dilantik pada
tanggal 28 Februari 2017 menggantikan Letjen TNI Torry Djohar Banguntoro
Wakil Kepala mempunyai
tugas membantu kepala BIN.
Ø Sekretariat Utama
Sekretariat Utama
mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan
pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan
BIN.
Ø Deputi Bidang Luar Negeri
Deputi Bidang Luar
Negeri (Deputi I) mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan
pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang luar negeri.
Ø Deputi Bidang Dalam Negeri
Deputi Bidang Dalam
Negeri (Deputi II) mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan
pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang dalam negeri.
Ø Deputi Bidang Kontra Intelijen
Deputi Bidang Kontra
Intelijen (Deputi III) mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan
pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi kontra intelijen.
Ø Deputi Bidang Ekonomi
Deputi Bidang Ekonomi
(Deputi IV) mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan
kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang ekonomi.
Ø Deputi Bidang Teknologi
Deputi Bidang Teknologi
(Deputi V) mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan
kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang teknologi.
CIK. BIN di gunakan
untuk operasi khusus
Ø Deputi Bidang Komunikasi dan
Informasi
Deputi Bidang Komunikasi
dan Informasi (Deputi VI) mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan
pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang Komunikasi dan
Informasi.
Sistem ( CIK )  berlaku
untuk personal intelijen dalam operasi khusus pada areal operasional tertentu
Ø Deputi Bidang Pengolahan dan
Produksi Intelijen
Deputi Bidang Analisis
dan Produksi Intelijen (Deputi VII) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan bidang pengolahan dan produksi intelijen.
Ø Inspektorat Utama
Inspektorat Utama
mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BIN. Meliputi
keanggotaan struktural wilayah dan daerah.
Pengurusan Card
Intelijen Khusus (CIK) guna keperluan SK dan perangkat operasi
Ø Staf ahli
Staf Ahli mempunyai
tugas memberikan telaahan kepada Kepala BIN mengenai masalah tertentu sesuai
bidang keahliannya. Staf ahli terdiri dari:
ü Staf Ahli Bidang Ideologi
ü Staf Ahli Bidang Politik
ü Staf Ahli Bidang Hukum
ü Staf Ahli Bidang Sosial Budaya
ü Staf Ahli Bidang Pertahanan
dan Keamanan
